Pemerataan Fasilitas dan Transparansi Digital
Terkait fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), Gubernur meminta Dinas Perhubungan dan Dinas PU menyelaraskan koordinasi agar distribusi lampu jalan tidak menumpuk di area tertentu saja. KDM bahkan secara terbuka mengingatkan agar penataan PJU tidak dikhususkan di jalur menuju kediaman pribadinya guna menghindari sentimen negatif dan memastikan keadilan akses bagi seluruh warga.
Untuk mengawal keberlanjutan infrastruktur tersebut, KDM mengusulkan terobosan berupa pembentukan Pos Layanan Terpadu Berbasis Digital. Pos ini akan berfungsi sebagai pusat kendali dengan layar pemantau besar (video wall) yang memonitor kondisi seluruh aset provinsi secara real-time. Dengan sistem ini, masalah klasik seperti lampu jalan mati atau jalan berlubang dapat dideteksi dan diperbaiki lebih cepat.
Restorasi Pemandangan Alam
Menutup arahannya, KDM memaparkan rencana ambisius untuk mengembalikan hak masyarakat dalam menikmati keindahan alam. Secara bertahap, Pemprov Jabar berencana membongkar bangunan-bangunan di tepi jalan yang menutupi akses visual ke arah laut, hutan, maupun sungai.
Baca Juga:BPH Migas Batasi Pembelian Solar dan Pertalite Mulai 1 April 2026BPH Migas Batasi Pembelian Solar dan Pertalite Mulai 1 April 2026
“Masyarakat harus bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat tanpa harus membayar mahal atau bergantung pada pihak swasta. Pemandangan alam adalah milik publik yang harus kita buka kembali aksesnya,” pungkas KDM.
Melalui instruksi ini, KDM berharap sinergi antara Bapenda, Dinas PU, Dishub, dan Dinas Pendidikan dapat segera terwujud dalam kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga Jawa Barat di sisa tahun anggaran 2026 ini. (rif/dbs)