BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan reformasi total dalam pola pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Tidak sekadar mengejar fungsi, KDM menekankan bahwa setiap proyek fisik harus memiliki standar estetika tinggi dan mutu yang terjamin demi kepentingan jangka panjang masyarakat.
Dalam forum evaluasi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat usai masa libur Lebaran, suasana dialog berlangsung cair namun sarat akan penekanan prinsipil. KDM secara spesifik menyoroti perlunya proses seleksi mitra kerja atau kontraktor yang lebih ketat guna memutus rantai pengerjaan proyek yang asal-asalan.
Blacklist untuk Kontraktor Bermasalah
Gubernur menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan instansi terkait untuk bersikap tegas terhadap pihak ketiga yang memiliki rekam jejak buruk. Menurutnya, kegagalan mutu pada proyek sebelumnya harus menjadi dasar mutlak untuk tidak memberikan kesempatan kembali kepada perusahaan tersebut.
Baca Juga:BPH Migas Batasi Pembelian Solar dan Pertalite Mulai 1 April 2026BPH Migas Batasi Pembelian Solar dan Pertalite Mulai 1 April 2026
“Orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, tidak berkualitas, jangan dikasih kesempatan lagi. Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” tegas KDM sebagaimana dilansir dari laman resmi Bapenda Jabar, Selasa (27/3/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat benar-benar terkonversi menjadi bangunan yang kokoh dan bermanfaat, bukan justru menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari akibat kerusakan dini.
Sentuhan Budaya dan Estetika Publik
Selain aspek teknis, KDM juga membawa visi besar mengenai identitas visual Jawa Barat. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas PU untuk berkolaborasi dalam menata trotoar di sepanjang jalan provinsi, terutama di depan sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ia menginginkan trotoar yang tidak hanya luas, tetapi juga nyaman dengan material berkualitas serta dilengkapi fasilitas tempat duduk bagi siswa.
Menariknya, KDM menginstruksikan penggunaan terminologi lokal untuk mengganti istilah asing pada fasilitas publik. Salah satunya adalah penyediaan shelter atau tempat berteduh yang akan diberi nama “Pangiuhan”.
“Jangan pakai bahasa asing terus, tulis saja ‘Pangiuhan’ (tempat berteduh). Buatkan trotoar yang bagus di depan sekolah, ada kursinya untuk anak-anak sekolah duduk menunggu jemputan atau beristirahat,” tuturnya.