JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperketat ikat pinggang dalam pengelolaan anggaran. Di tengah kompleksitas tekanan ekonomi global, Tito menyoroti urgensi efisiensi, terutama terkait alokasi perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak dan minim dampak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memberikan keterangan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026). Ia mengingatkan bahwa meski imbauan penghematan anggaran ini bukan hal baru, kondisi saat ini menuntut komitmen yang lebih kuat dari para kepala daerah untuk menyisir kembali pos-pos pengeluaran yang tidak prioritas.
Prioritaskan Kebutuhan Publik di Tengah Konflik Global
Tito menjelaskan bahwa pengetatan anggaran ini merupakan respons strategis terhadap tantangan ekonomi dunia yang kian berat. Salah satu pemicu utama adalah lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi geopolitik tersebut memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari cara paling efektif dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga:Truk Pengangkut Elpiji Meledak dan Terbakar Hebat di Jalur PalabuhanratuPurbaya: Jika MBG Dikurangi Menjadi 5 Hari Seminggu, Potensi Penghematan Capai Rp40 Triliun per Tahun
“Anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, terutama perjalanan dinas yang tidak mendesak, harus dikurangi. Dana tersebut harus diarahkan ulang untuk mendukung program-program yang memiliki dampak langsung dan lebih berpihak pada kebutuhan publik,” tegas Tito.
Mantan Kapolri ini menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar memotong angka di atas kertas, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah situasi sulit.
Wacana WFH dan Belajar dari Pengalaman Pandemi
Sebagai langkah konkret untuk menekan penggunaan energi dan mobilitas, pemerintah kini tengah mempertimbangkan opsi penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Skema yang dipertimbangkan adalah pemberlakuan satu hari WFH dalam sepekan bagi aparatur sipil negara di daerah.
“Langkah ini diharapkan mampu secara signifikan mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi, yang pada akhirnya akan menekan konsumsi BBM nasional,” tambahnya.
Tito juga mengajak para pimpinan daerah untuk menengok kembali pola penghematan yang pernah diterapkan saat masa pandemi Covid-19. Menurutnya, budaya efisiensi energi yang sederhana namun konsisten di lingkungan perkantoran harus kembali dihidupkan. Hal ini mencakup tindakan disiplin seperti mematikan lampu ruangan dan perangkat pendingin udara (AC) saat tidak digunakan guna meminimalisir pemborosan energi di instansi pemerintahan.