​Hingga saat ini, data resmi mengenai jumlah pasti pegawai yang akan diberhentikan secara nasional belum dirilis. Meski demikian, sinyal dari berbagai daerah memperlihatkan tren serupa: Pemda berusaha keras menekan belanja pegawai demi mematuhi mandat UU HKPD.
​Merespons situasi yang memanas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah pusat tidak kaku dalam menerapkan batas belanja pegawai. DPR mendorong adanya diskresi atau alokasi dana khusus bagi PPPK prioritas agar pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, tidak lumpuh akibat kekurangan personel.
​Fenomena ini kini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyeimbangkan antara ambisi efisiensi anggaran dengan stabilitas tenaga kerja. Publik kini menanti solusi konkret, apakah pemerintah akan mempercepat transisi PPPK menjadi PNS atau memberikan bantalan anggaran khusus guna menyelamatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (red)