JAKARTA – Pemerintah tengah mewacanakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini akan disusun secara terukur agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Baca Juga:KPK Buka Pintu Pengalihan Status Tahanan Rumah, Buntut Kontroversi Kasus Yaqut Cholil QoumasRatusan Juta ‘Terbakar’ dalam Semalam, Festival Ogo-Ogo Tuai Kritik
Pemerintah berkomitmen agar kebijakan penghematan energi ini tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Untuk mata pelajaran yang memerlukan praktikum, pemerintah mengarahkan agar kegiatan tetap dilaksanakan secara tatap muka.
Sementara itu, sejumlah isu strategis seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa masih dalam pembahasan lanjutan.
Selain di sektor pendidikan, pemerintah juga menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas sebagai strategi penghematan energi lintas instansi. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.
Perlu dicatat, kebijakan belajar di rumah ini masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara final. Langkah penghematan energi serupa juga diterapkan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara sebagai respons terhadap pembatasan pasokan minyak di Selat Hormuz.
Filipina menerapkan empat hari kerja bagi kantor pemerintahan, sementara Thailand dan Vietnam mendorong pegawai negeri bekerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas. Myanmar pun memberlakukan sistem kendaraan bergantian di jalan raya. (Red)