JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Salah satu kebijakan yang segera diambil adalah pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang membebani fiskal. Dengan mengurangi mobilitas harian melalui WFH, pemerintah berharap dapat melakukan efisiensi waktu kerja dan menekan penggunaan bahan bakar secara signifikan.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga:KDM Beri Kompensasi Rp50.000 untuk Pencari Koin di Pantura Demi Kelancaran MudikPP Persis Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
Sasar ASN dan Sektor Swasta
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) hingga sektor swasta. Saat ini, pemerintah sedang menggodok regulasi teknis agar implementasi WFH tetap menjaga produktivitas nasional meski intensitas kehadiran fisik di kantor berkurang.
“Teknisnya sedang disiapkan. Kami berharap ini tidak hanya untuk ASN, tetapi juga swasta dan pemda-pemda. Setelah konsepnya matang, segera kami informasikan detailnya kepada publik,” tambah Airlangga. Rencananya, aturan baru ini akan mulai diberlakukan pasca-libur Lebaran 2026, meski tanggal pastinya masih menunggu keputusan final.
Belajar dari Kebijakan Krisis di Pakistan
Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi global yang dianggap sudah memasuki fase kritis. Dalam sidang kabinet paripurna sebelumnya, Presiden Prabowo merujuk pada langkah-langkah ekstrem yang diambil oleh Pakistan dalam menghadapi krisis serupa.
Presiden menyoroti bagaimana Pakistan berani memotong hari kerja menjadi hanya empat hari dan memberlakukan WFH sebesar 50 persen bagi seluruh kantor pemerintahan maupun swasta.