JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dirinya tidak akan menggelar tradisi open house atau gelar griya secara besar-besaran pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran kabinet menunjukkan pola hidup sederhana di tengah situasi keprihatinan nasional.
​Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa dirinya memilih untuk merayakan momen kemenangan tersebut secara lebih privat dan hemat. Alih-alih menggelar pesta rakyat atau jamuan bagi kolega, ia lebih memilih fokus pada esensi ibadah dan kebersamaan keluarga yang sederhana.
​”Enggak boleh katanya open house. Kayaknya saya tidak (menggelar). Saya memilih untuk ngirit-ngirit saja,” ujar Purbaya dengan nada santai saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (19/3/2026).
Baca Juga:Tekan Dampak Konflik Timur Tengah, Pemerintah Bakal Terapkan WFH Satu Hari SemingguKDM Beri Kompensasi Rp50.000 untuk Pencari Koin di Pantura Demi Kelancaran Mudik
​Terkait agenda di hari pertama Lebaran, Purbaya mengungkapkan akan bergabung bersama jajaran pegawai Kementerian Keuangan untuk melaksanakan ibadah. “Saya akan menjalankan salat Id di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,” imbuhnya singkat.
​Teladan di Tengah Masa Sulit
Keputusan Menkeu ini sejalan dengan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3) lalu. Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh bagi masyarakat, terutama saat masih banyak warga yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana di berbagai daerah.
​”Kita harus memberi contoh. Open house atau kegiatan apa pun jangan dilakukan terlalu mewah-mewahan. Kita harus menunjukkan empati kepada saudara-saudara kita di daerah bencana,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para menterinya.
​Meski demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa instruksi tersebut bukanlah larangan total. Pemerintah tetap memahami pentingnya perputaran ekonomi selama masa libur Lebaran. Menurut Presiden, penghentian seluruh kegiatan sosial justru dikhawatirkan akan mematikan roda perekonomian mikro yang biasanya berputar kencang di hari raya.
​Surat Edaran Mensesneg
Sebagai tindak lanjut teknis, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dilaporkan telah menerbitkan surat edaran resmi terkait tata cara perayaan Lebaran 2026 bagi para pejabat negara. Surat tersebut menjadi panduan agar kegiatan halalbihalal tetap berjalan namun dalam koridor kesederhanaan.