JAKARTA – Pemerintah secara resmi mulai memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung mulai hari ini, Senin (16/3/2026). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah preventif untuk mengurai potensi kemacetan parah sekaligus memberikan fleksibilitas bagi para abdi negara dalam mengatur pola perjalanan mudik Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini jangan disalahartikan sebagai tambahan cuti atau hari libur bagi para ASN. Menurutnya, skema ini merupakan pengaturan manajemen kerja yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik dan arus balik dengan lebih terukur tanpa meninggalkan kewajiban profesi.
“Kebijakan WFA ini bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja. Fokus utamanya adalah membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sehingga mobilitas di lapangan tetap terkendali,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan resmi di Jakarta.
Baca Juga:Â Macet Horor di Gilimanuk, 17 Pemudik Pingsan Akibat Kelelahan dan Sengatan PanasBung Ropan Soroti Kesiapan Timnas Jelang FIFA Series 2026, Sebut Masih Ada Pekerjaan Rumah
Jadwal Pelaksanaan dan Payung Hukum
Implementasi kerja fleksibel ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari yang terbagi dalam dua periode krusial. Periode pertama mencakup tanggal 16 dan 17 Maret, sementara periode kedua akan berlangsung pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Penentuan tanggal tersebut sengaja dipilih untuk mengapit masa libur nasional dan cuti bersama guna memecah konsentrasi massa di jalur-jalur mudik utama.
Secara teknis, kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa aturan ini menjadi landasan hukum bagi instansi pusat maupun daerah dalam melakukan penyesuaian tugas kedinasan.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri,” ungkap Rini dalam konferensi pers yang digelar di Stasiun Gambir beberapa waktu lalu.
Layanan Esensial Tetap Beroperasi Normal
Meskipun memberikan kelonggaran lokasi bekerja, Pemerintah memberikan catatan tegas terkait sektor-sektor vital. Rini menekankan bahwa pimpinan instansi wajib menerapkan pendekatan selektif dalam memberikan izin WFA. Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bersifat esensial tidak boleh terganggu sedikit pun.