JAKARTA – Bayangan kemiskinan di pesisir Cilincing tahun 2012 silam rupanya tak pernah lekang dari ingatan Prabowo Subianto. Kala itu, ia menyaksikan pemandangan yang menyayat hati: warga yang mengais sisa makanan buruh pabrik demi menyambung hidup keluarga di rumah. Amarah dan keprihatinan itulah yang kemudian mengkristal menjadi sebuah janji politik yang kini mewujud dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, di tengah derap implementasinya, program yang lahir dari rahim kemanusiaan ini mulai menghadapi tantangan moral. Badan Gizi Nasional (BGN) mencium aroma komersialisasi yang mulai menyusup di antara dapur-dapur penyedia makanan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan dengan suara bergetar bahwa MBG bukanlah ladang perburuan cuan.
Baca Juga:Vidi Aldiano Tutup Usia Setelah Enam Tahun Berjuang Melawan Kanker GinjalSemangat Ramadan Berbagi, Pemdes Sumberkidul Gelar Donor Darah & Bukber
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak,” kenang Nanik dalam workshop strategi komunikasi di Jakarta, Sabtu (7/3).
Fenomena “Ternak Yayasan”
Pada mulanya, desain kemitraan program ini dirancang sangat mulia. Pemerintah memprioritaskan yayasan pendidikan, sosial, dan keagamaan untuk mengelola dapur MBG. Harapannya sederhana: insentif dari negara bisa digunakan untuk merenovasi pesantren, membenahi sekolah, atau memperkuat fasilitas sosial yang selama ini tertatih membantu rakyat.
Namun, niat tulus itu justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Nanik mengungkapkan munculnya fenomena “ternak yayasan”—entitas yang lahir mendadak hanya untuk mengejar kuota pengelolaan dapur.
“Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur. Muncul pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis,” ungkap Nanik.
Dampaknya terasa pada kualitas. Ketika angka di atas kertas lebih dipuja ketimbang gizi di atas piring, fasilitas pun terabaikan. “Diminta AC susah, peralatan rusak tidak mau ganti, karena hitung-hitungannya bisnis,” tambahnya lagi dengan nada kecewa.
Evaluasi Tanpa Ampun
BGN memastikan tidak akan tinggal diam melihat program prioritas nasional ini melenceng dari jalurnya. Nanik mengingatkan bahwa kemitraan yang terjalin bukanlah kontrak seumur hidup, melainkan mandat tahunan yang akan terus dipelototi melalui evaluasi berkala.