CIREBON – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menangani kasus Vina, warga Desa Gombang, Kabupaten Cirebon, yang diduga menjadi korban sindikat nikah pesanan di luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di hadapan ribuan warga dalam acara Safari Ramadan bertajuk ‘Tarling Neuleuman Poekna Peuting’ di Lapangan Mandala Giri, Desa Kedungjaya, Sabtu (28/2/2026) malam.
​Dedi memastikan bahwa langkah koordinasi dan penjemputan akan segera dilakukan agar korban bisa kembali ke tanah air dengan selamat.
​“Aspek komunikasi, insyaAllah nanti ditangani (kasus Vina warga Gombang), akan dijemput seperti warga yang lain ketika di luar negeri. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya,” ujar Dedi disambut gemuruh tepuk tangan warga.
Baca Juga:Thom Haye Bakal Perkuat Persib Lawan Persebaya, Layvin Kurzawa Akhirnya Debut di Super LeagueTimur Tengah Membara: Israel Gempur Teheran, Iran Balas Hantam Pangkalan AS
​Dalam pidatonya, Dedi juga menyoroti maraknya fenomena perempuan Jawa Barat yang tergiur iming-iming pernikahan dengan mahar mewah di luar negeri, namun berakhir pada eksploitasi. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap janji-janji manis yang tidak berdasar.
​“Banyak sekali perempuan Jawa Barat ini yang mudah tergoda oleh janji uang, janji dinikahi dengan mahar yang mewah. Pada akhirnya, seluruh janji itu tidak ditepati, seperti janjinya politisi,” ucapnya yang seketika mencairkan suasana dengan tawa hadirin.
​Fokus pada Kepentingan Rakyat
​Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menanggalkan atribut golongan demi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang politik dalam memberikan pelayanan kepada warga Jawa Barat.
​“Saya tidak akan pernah memimpin membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu: kepentingan rakyat yang harus lebih utama dari kepentingan pribadi,” tegasnya.
​Ia juga mengajak jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kerja sama yang solid adalah kunci untuk memperbaiki fasilitas publik yang masih rusak.
​“Yang jelek, yang becek, yang bolong bisa dibikin halus selama bupatinya dengan gubernur bisa bekerja sama untuk membangun. Orang provinsinya banyak nanti memberikan jalan buat kabupaten. Kabupatennya harus banyak mampir untuk pembangunan Jawa Barat,” tambah Dedi.