BANDUNG – Menghadapi kemerosotan kapasitas fiskal hingga Rp3 triliun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berani. Demi menyelamatkan proyek infrastruktur strategis agar tidak mangkrak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun.
​Langkah “jemput bola” anggaran ini terpaksa ditempuh untuk menjamin keberlanjutan proyek besar, mulai dari Jalur Puncak II hingga pembangunan sejumlah underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai titik di Jawa Barat yang tak lagi tercover APBD reguler 2026.
​”Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” tegas Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).
Baca Juga:Pemdaprov Jabar Siapkan 60 Posko untuk Tempat Istirahat dan Sumber Informasi PemudikTagihan Miliaran Bagi Penerima Beasiswa LPDP 'Mangkir'.
​Janji Lunas Tahun 2030
Sadar akan risiko beban utang, Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini bukan “cek kosong” bagi generasi mendatang. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku di bawah tanggung jawab masa kepemimpinannya.
​”Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya memastikan akuntabilitas proyek tersebut.
​Skema Sindikasi SMI dan Bank BJB
Dana segar tersebut rencananya akan bersumber dari kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Penggunaan skema sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas Bank BJB agar tetap sehat meski mengucurkan dana besar.
​Pihak legislatif pun telah memberikan lampu hijau. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menandatangani surat pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Menurutnya, pinjaman adalah jalur paling realistis di tengah kondisi pendapatan daerah yang menantang.
​”Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah,” jelas Iswara.
​Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun tersebut masih dalam tahap komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum melangkah ke proses pencairan teknis. (dbs)