“NEGARA HARUS WASPADA. Ini bukan sekadar angka, tapi soal hak rakyat desa. Alarm kewaspadaan harus berbunyi sebelum kerugian lebih besar terjadi.”
Isu ini kini menjadi ujian bagi tata kelola anggaran publik. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membuka data ke publik akan menjadi kunci—apakah dugaan ini hanya isu liar, atau benar adanya dan perlu ditindak tegas.
Jika angka Rp59 triliun itu sekadar asumsi, maka pemerintah perlu membantahnya secara terbuka. Namun jika ada yang tak beres, maka ini bukan hanya soal administrasi—ini soal masa depan desa. (rls)