BANDUNG — Riuh isu dugaan penyimpangan anggaran Program Koperasi Merah Putih kini menyeruak ke ruang publik. Ketua DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat—yang dikenal dengan sapaan Kang Joker—mengangkat alarm peringatan keras kepada pemerintah pusat.
Baginya, ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ini tentang hak desa, tentang amanah anggaran, dan tentang kepercayaan rakyat.
Dugaan Selisih Rp700 Juta per Desa
Kang Joker menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, terdapat dugaan selisih signifikan antara anggaran pusat dan realisasi di lapangan.
Baca Juga:Stabil! Sebagian Besar Harga Pokok Cirebon Tak Berubah, Cabai dan Telur NaikPemain Naturalisasi Timnas Indonesia Ramai-Ramai ke Super League, Bung Harpa Bongkar Soal Gaji Besar
“Informasi yang kami dapat, anggaran dari pusat diduga Rp1,6 miliar per desa. Tapi realisasi yang terlihat di lapangan hanya sekitar Rp900 juta. Lalu ke mana Rp700 juta sisanya?” ujarnya, Kamis (19/2).
Jika angka tersebut benar, maka persoalan ini bukan skala kecil. Ia mengaitkan temuan itu dengan data Podes 2024 yang mencatat sekitar 84.276 desa dan kelurahan di Indonesia.
Perhitungannya sederhana namun menggetarkan:
Rp700 juta x 84.276 desa = Rp58,99 triliun.
“Ini potensi kerugian negara yang luar biasa besar. Hampir Rp59 triliun,” tegasnya.
Masalah Lahan dan Mandeknya Pembangunan
Tak hanya soal angka, PMPRI juga menyoroti dinamika di lapangan. Salah satu persoalan yang disebut muncul adalah soal lahan.
Beberapa desa, menurutnya, diminta menyediakan tanah melalui skema hibah tanpa ganti rugi. Kondisi ini memicu keberatan masyarakat dan menyebabkan pembangunan tersendat, meskipun anggaran diduga telah cair.
Situasi tersebut, kata Kang Joker, menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan.
Celah Korupsi dan Lemahnya Transparansi
PMPRI menilai lemahnya pengawasan serta minimnya keterbukaan laporan realisasi anggaran membuka peluang praktik “main mata” dari level pusat hingga desa.
Baca Juga:Kontroversi Wasit Majed Mohammed Bikin Geram, Persib Bandung Resmi Layangkan Protes ke AFCJadwal Imsak Hari Pertama Puasa di Cirebon, Simak Tips Tetap Produktif
“Tanpa transparansi dan audit menyeluruh, publik hanya akan menerima angka-angka tanpa bisa memverifikasi kebenarannya,” katanya.
Karena itu, ia mendesak lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan audit total.
Alarm untuk Negara
Di akhir pernyataannya, Kang Joker menyampaikan pesan yang ia sebut sebagai “peringatan dini”.