CIREBON — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menegaskan bahwa persoalan saluran irigasi dan drainase harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan 2027 di Kecamatan Susukan Lebak. Penegasan itu disampaikan saat verifikasi lapangan (verlap) Pra-Musyrenbang, Senin (31/01/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Hasan Basori bersama anggota DPRD lainnya, Cakra Suseno dan Memet Fathan Surahmat, meninjau langsung sejumlah titik usulan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan hingga saluran air. Verifikasi dilakukan untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar bersifat administratif.
Menurut Hasan, pembangunan jalan tidak boleh berdiri sendiri tanpa didukung sistem irigasi atau drainase yang terintegrasi. Tanpa saluran air yang memadai, kualitas jalan dipastikan tidak akan bertahan lama.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Gaspol Infrastruktur WaledKetua DPRD Terjun ke Lokasi Sengketa Lahan di Klangenan, Ini Tujuannya
“Sebagus apa pun jalan jika tidak ditunjang dengan saluran irigasi yang terintegrasi, tetap akan cepat rusak. Perencanaan harus menyeluruh agar anggaran efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Temuan di lapangan menunjukkan, usulan awal pemerintah kecamatan berfokus pada perbaikan jalan rusak. Namun setelah dicek, kerusakan tersebut dipicu tidak adanya saluran pembuangan air. Akibatnya, air hujan meluap ke badan jalan dan mempercepat kerusakan aspal—padahal jalan itu baru dibangun sekitar satu tahun lalu.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak tersedianya drainase lingkungan, sehingga limbah air rumah tangga pun terpaksa dialirkan ke jalan.
“Kalau hujan atau buang air bekas cucian, kami bingung mau dialirkan ke mana. Karena tidak ada selokan, akhirnya air mengalir ke jalan. Lama-lama jalannya cepat hancur,” ujar Sofyan, warga setempat.
Selain infrastruktur jalan dan saluran air, DPRD juga menyoroti kondisi sejumlah rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi melalui program perbaikan rumah.
Hasan menegaskan, pola pembangunan ke depan tidak boleh lagi bersifat tambal sulam. Ia mendorong agar pemerintah kecamatan dan desa menyusun perencanaan berbasis akar masalah, sehingga solusi yang dihadirkan benar-benar menyentuh persoalan utama.
Dengan sistem infrastruktur yang saling terhubung serta perencanaan matang, DPRD berharap setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan dampak nyata: jalan lebih awet, lingkungan lebih tertata, dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara berkelanjutan. (red/adv)