Realokasi anggaran
Pada kondisi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas sangat signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, Dedi Mulyadi dinilai berhasil dalam melakukan realokasi dan efisiensi anggaran dengan mengalihkan belanja yang kurang penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Provinsi Jawa Barat juga dinobatkan sebagai Provinsi terbaik di Indonesia dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
“Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 diatas nasional,” jelasnya.
Baca Juga:Dampak MBG Bikin Konsumsi Naik? Prabowo Terima Laporan Langsung dari PengusahaLongsor Tebing Sungai Benda Ancam Putus Akses, Jembatan Lebak Ngok Cirebon Kritis
Kesimpulan lainnya atas survei, tambah Burhanudin, adalah persepsi warga Jawa Barat, terhadap kondisi perekonomian cenderung lebih positif ketimbang apa yang dirasakan oleh warga nasional secara umum.
Menanggapi hasil survei, Firman Manan Pengamat Politik Unpad mengatakan, tingkat kepuasan tinggi karena masyarakat Jawa Barat langsung merasakan manfaat dari kebijakan dan program KDM. Terutama pada empat hal yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan menggenjot pendapatan daerah.
Djayadi Hanan, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mendorong, KDM dan wakil gubernur menjaga ritme dan substansi kinerjanya agar ke depan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerjanya tidak turun. (rls)