Dalam konteks desa, Yeni mengaitkan MBG dengan realitas pelayanan sosial yang setiap hari dihadapi pemerintah desa. Ia mencontohkan persoalan BPJS PBI nonaktif yang kerap baru diketahui warga saat hendak berobat dan akhirnya harus membayar jutaan rupiah di rumah sakit.
“Kalau ada masalah sosial, yang dicari itu pemerintah desa,” ujarnya. Bagi Yeni, program nasional harus sinkron dengan kondisi riil di bawah, bukan sekadar angka capaian. Sehingga tak heran Ia merupakan pihak yang paling lantang mendebat jika ada pihak yang mengatakan: “sudah syukuri saja ini kan bantuan dari pemerintah, daripada gak dapet”.
“Justru karena itu program pemerintah, makanya laksanakan dan salurkan sebaik mungkin. Bukan malah bilang seperti itu lalu berlindung dengan kalimat berdalih syukur,” tegas kuwu yang meraih banyak prestasi ini.
Baca Juga:Harga Emas Tembus US$5.000 Lagi, Siap Reli atau Justru Koreksi Dalam? Ini Prediksi TerbarunyaSidang Isbat Besok Tentukan Awal Ramadan 1447 H, Potensi Perbedaan Awal Puasa Muncul
MBG memang menjadi bagian dari janji politik nasional yang kini mulai direalisasikan. Di atas kertas, tujuannya jelas: memperbaiki kualitas gizi dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Namun suara dari Babakan Gebang menjadi pengingat bahwa implementasi di tingkat akar rumput memerlukan pengawasan, transparansi anggaran, serta keberpihakan ekonomi lokal.
“Setuju programnya. Tapi kelola dengan benar. Jangan sampai niat baik jadi masalah baru,” tutup Yeni.
Redaksi JP mencatat, dukungan dan kritik seperti ini menjadi bagian penting dalam mengawal program nasional agar tidak hanya besar dalam skema, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan. (jay)