CIREBON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi berjalan nasional sejak awal 2025. Pemerintah pusat menargetkan jutaan pelajar dan kelompok rentan menerima asupan gizi harian dengan skema dapur umum terpusat di berbagai daerah. Anggaran program ini masuk dalam prioritas APBN 2025 dan menjadi salah satu program sosial terbesar tahun ini. Namun di tingkat desa, suara berbeda mulai terdengar.
Kuwu Babakan Gebang, YenI Setiati, menyatakan pada dasarnya ia mendukung MBG karena merupakan program pemerintah pusat. Tetapi ia menegaskan, implementasi di lapangan harus tepat sasaran dan tidak boleh sekadar formalitas distribusi.
“Kalau memang nilainya Rp10 ribu, ya berikan Rp10 ribu. Jangan dikurangi-kurangi. Program bagus itu harus dikelola dengan baik,” tegasnya.
Baca Juga:Harga Emas Tembus US$5.000 Lagi, Siap Reli atau Justru Koreksi Dalam? Ini Prediksi TerbarunyaSidang Isbat Besok Tentukan Awal Ramadan 1447 H, Potensi Perbedaan Awal Puasa Muncul
Pernyataan itu muncul di tengah berbagai dinamika pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Secara nasional, pemerintah menyampaikan program ini telah berjalan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan melibatkan dapur produksi di berbagai provinsi. Pemerintah juga membantah isu yang beredar di media sosial bahwa MBG akan diganti dengan bantuan uang tunai, dan menegaskan skemanya tetap berupa makanan siap konsumsi.
Meski demikian, sejumlah daerah menghadapi tantangan teknis, mulai dari distribusi, kualitas makanan, hingga kesiapan infrastruktur dapur. Di beberapa wilayah sempat muncul laporan siswa mengeluhkan menu yang kurang layak, meski pemerintah menyebut kasus tersebut bersifat sporadis dan langsung dievaluasi.
Yeni menyoroti aspek ketepatan sasaran. Menurutnya, program seperti MBG seharusnya lebih diprioritaskan untuk desa-desa terpencil yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar merata di wilayah yang relatif mampu.
“Kalau di kota-kota besar, mungkin tidak terlalu mendesak. Desa terpencil yang harusnya didahulukan program MBG ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak mematikan perputaran ekonomi lokal. Jika bahan makanan tidak dibeli dari pasar sekitar, pedagang kecil bisa terdampak.
“Uang harus berputar di lingkungan sendiri. Jangan sampai program besar tapi pasar rakyat justru lesu. Yang saya pantau, dapur-dapur MBG itu punya agen dan alur distribusi sendiri. Tolong ke depan lebih diperbaiki lagi,” katanya.