JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Presiden Qodari mengumpulkan potongan video yang berisi tudingan bahwa dirinya menghina bangsa lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan itu disampaikan saat peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
“Pak Qodari, tolong dikumpulkan video-video yang meramalkan kita gagal, yang bilang MBG ini penghinaan untuk bangsa Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan para tamu undangan.
Baca Juga:Memahami Pasal 34 KUHP yang Baru: Benarkah Pelaku Pembelaan Diri Bebas dari Jerat Pidana?HP Murah Terancam Tak Lagi Murah, Krisis Chip Bikin Harga dan Spesifikasi Berubah Drastis
Qodari yang berada di lokasi langsung berdiri dan memberi hormat sebagai tanda siap menjalankan instruksi tersebut.
Prabowo mengaku ingin menonton sendiri rekaman-rekaman itu. Bahkan, ia berkelakar akan memutarnya setiap malam.
“Saya mau lihat tiap malam. Apa benar saya menghina bangsa Indonesia?” katanya, disambut tawa hadirin.
Menurut Prabowo, program MBG justru dirancang untuk membantu dan menyelamatkan anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat dan kuat.
Karena itu, ia mengaku heran ketika ada pihak yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa sendiri.
Ia menegaskan, sejak lama dirinya mengabdikan hidup untuk negara.
Bahkan sejak berpangkat letnan dua di TNI, kata Prabowo, komitmennya adalah membela Indonesia.
“Sisa hidup saya untuk membangun dan menyelamatkan bangsa. Saya ingin berada di jalan kebenaran dan keadilan,” ucapnya.
Prabowo juga menyatakan siap mempertaruhkan segalanya demi rakyat.
Baca Juga:13,5 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos Buka Fakta di Balik Kebijakan dan Peluang Aktif KembaliBanjir Losari Meluas Dini Hari, 950 KK di Empat Desa Terendam Akibat Luapan Cisanggarung
Baginya, kehormatan seorang prajurit adalah berjuang untuk keselamatan bangsanya, bukan sebaliknya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG, meski menuai kritik dari sejumlah pihak.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk membuktikan bersama apakah kebijakan tersebut benar-benar merugikan atau justru membawa manfaat bagi masyarakat. (red)