Inilah yang layak disebut sebagai misi negara tanpa uang negara.
Ketergantungan yang Memanjakan
Persoalannya bukan sekadar korupsi. Lebih dari itu, ada mentalitas ketergantungan yang memanjakan: seolah setiap aktivitas jabatan harus dibiayai penuh oleh negara, tanpa ruang untuk efisiensi atau inisiatif pribadi.
Bandingkan dengan sektor swasta. Banyak eksekutif perusahaan rela menggunakan sumber daya sendiri demi menjaga kredibilitas dan efisiensi. Namun dalam birokrasi, fasilitas sering dianggap hak absolut, bukan amanah. Padahal jabatan publik adalah pengabdian, bukan privilese.
Media dan Integritas
Media yang independen tidak sedang mengklaim diri paling suci. Industri pers pun punya tantangan dan kekurangan. Namun dalam praktiknya, banyak media tetap berdiri tanpa membebani APBN/APBD untuk menjalankan fungsi kontrolnya.
Baca Juga:Peringkat FIFA Timnas Futsal Meroket Tajam, Indonesia Tembus 15 Besar Dunia Usai Piala Asia 2026Harga Emas Hari Ini Bergerak Turun Tipis, Antam Sentuh Rp 2,947 Juta per Gram
Justru media sering menjadi pihak yang mengungkap kebocoran anggaran, termasuk praktik perjalanan dinas yang berlebihan.
Di sinilah ironi itu lengkap:
Yang tidak menggunakan uang negara justru sibuk menjaga negara.
Yang menggunakan uang negara, sebagian justru sibuk menghabiskannya.
Misi yang Seharusnya Dimiliki Semua
“Misi negara tanpa uang negara” sejatinya bukan hanya milik media. Itu seharusnya menjadi etos setiap pejabat publik: bagaimana menjalankan amanah seefisien mungkin, bagaimana menempatkan uang rakyat sebagai sesuatu yang sakral.
Negara tidak akan miskin karena kritik media.
Negara justru miskin ketika anggarannya diperlakukan seperti fasilitas tanpa batas.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana:
Apakah jabatan adalah sarana pengabdian, atau sekadar akses terhadap anggaran?
Dan di tengah pertanyaan itu, media akan tetap berdiri — dengan atau tanpa uang negara — selama publik masih membutuhkan kebenaran. (jay)