DI sudut-sudut ruang redaksi, tak ada fasilitas perjalanan dinas kelas bisnis. Tak ada hotel berbintang yang dibebankan ke APBD atau APBN. Tak ada uang harian yang cair sebelum tugas dimulai.
Yang ada adalah idealisme — dan tagihan operasional yang harus dibayar sendiri.
Ironisnya, di waktu yang sama, sebagian pejabat publik justru menjadikan anggaran negara sebagai sandaran utama setiap langkahnya. Rapat luar kota? Anggaran. Studi banding? Anggaran. Kunjungan kerja? Anggaran. Bahkan untuk agenda yang bisa dilakukan daring atau di dalam kota, tetap saja perjalanan dinas menjadi ritual tahunan yang tak pernah absen dari pos belanja.
Baca Juga:Peringkat FIFA Timnas Futsal Meroket Tajam, Indonesia Tembus 15 Besar Dunia Usai Piala Asia 2026Harga Emas Hari Ini Bergerak Turun Tipis, Antam Sentuh Rp 2,947 Juta per Gram
Di sinilah kontras itu terasa nyata.
Media menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa menguras kas negara. Sementara sebagian pejabat, yang digaji dari uang rakyat, masih mengandalkan fasilitas negara bahkan untuk kebutuhan yang sejatinya bisa lebih efisien — atau dalam banyak kasus, patut dipertanyakan urgensinya.
Negara Bukan Dompet Pribadi
Kasus korupsi perjalanan dinas, markup penginapan, tiket fiktif, hingga laporan kegiatan yang tak pernah benar-benar terjadi bukan cerita baru. Hampir setiap tahun aparat penegak hukum mengungkap praktik serupa di berbagai daerah.
Modusnya berulang:
Perjalanan dinas ganda
Laporan fiktif
Kelebihan pembayaran hotel
Kegiatan yang “disulap” agar anggarannya terserap
Semua atas nama tugas negara.
Padahal, negara bukan dompet pribadi. Uang negara adalah uang rakyat — termasuk pedagang kecil yang membayar pajak, termasuk buruh yang dipotong PPh, termasuk UMKM yang taat aturan.
Ketika Media Membiayai Sendiri Misi Kebangsaan
Di tengah praktik seperti itu, media tetap menjalankan tugasnya:
Menginvestigasi dugaan penyimpangan
Membuka ruang keluhan warga
Mengkritisi kebijakan publik
Mengedukasi masyarakat tentang transparansi anggaran
Tanpa pos “perjalanan dinas redaksi” dari APBD.
Wartawan turun ke desa-desa, ke kantor-kantor pemerintahan, ke lokasi proyek, dengan biaya operasional yang ditanggung perusahaan media atau bahkan kadang dari kantong pribadi lebih dulu sebelum diganti.
Tidak ada klaim hotel fiktif. Tidak ada markup tiket. Tidak ada SPJ manipulatif.