CIREBON — Penurunan drastis Dana Desa (DD) dirasakan serius oleh pemerintah desa di Kabupaten Cirebon. Sejumlah kuwu mengeluhkan banyaknya program yang terpaksa dihentikan karena keterbatasan anggaran, mulai dari program sosial hingga pembangunan fisik.
Kuwu Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Yeni Setiati, mengungkapkan bahwa berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat kini nyaris tidak berjalan. Program seperti sekolah lansia, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lansia, serta berbagai pelatihan masyarakat ditiadakan karena ketiadaan anggaran.
“Saat ini yang masih berjalan hanya program makanan tambahan (PMT) untuk posyandu balita, itu pun jumlah dan anggarannya sudah dikurangi. Padahal di Babakan Gebang ada 12 posyandu, terbanyak se-Kecamatan Babakan,” kata Yeni saat diwawancarai di Kantor Desa Babakan Gebang, Selasa (10/2/2026).
Baca Juga:BPR Bank Cirebon Ditutup OJK, Nasabah Harus Tahu Cara Mencairkan TAS dan Berikut Dokumen yang DisiapkanWarga Bakung Lor Bersatu, Aksi Geng Motor Bersenjata Berakhir Bonyok di Kantor Desa
Menurutnya, hampir seluruh program pemberdayaan masyarakat terpaksa dihentikan. Kondisi ini membuat pemerintah desa berada dalam posisi sulit, terutama ketika masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap pelayanan desa.
Tak hanya itu, anggaran operasional kuwu yang sebelumnya dialokasikan sekitar 3 persen dari dana desa juga mengalami pemangkasan signifikan. Jika sebelumnya anggaran operasional bisa mencapai sekitar Rp30 juta per tahun, kini hanya tersisa sekitar Rp8–9 juta per tahun.
“Anggaran operasional itu bukan untuk pribadi, tapi untuk melayani masyarakat. Mulai dari mengantar warga ke rumah sakit, membantu BPJS yang nonaktif, hingga menghadiri rapat-rapat dinas di pemkab atau pendopo,” ujarnya.
Yeni menegaskan, kondisi serupa tidak hanya dialami Desa Babakan Gebang. Ia memperkirakan lebih dari separuh kuwu di Kabupaten Cirebon menghadapi persoalan yang sama akibat penurunan dana desa.
Dampak lain yang dirasakan adalah berhentinya pembangunan desa. Janji-janji politik kuwu kepada masyarakat tidak dapat direalisasikan karena tidak didukung anggaran. Hal ini memicu pertanyaan dan kekecewaan warga.
“Janji itu bisa direalisasikan kalau anggarannya ada. Sekarang ketemu masyarakat saja saya merasa malu karena banyak yang bertanya soal pembangunan,” ucap Yeni.
Pada tahun anggaran 2026, Desa Babakan Gebang yang merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Babakan hanya menerima dana sekitar Rp370 juta. Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan beban kebutuhan desa, terutama karena Babakan Gebang juga menanggung biaya pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).