Rentetan OTT di Kemenkeu: Kebetulan atau Pola?
OTT di Bea Cukai ini bukan peristiwa tunggal. Ia hadir sebagai bagian dari rangkaian panjang operasi KPK sepanjang 2026. Bahkan, ini tercatat sebagai OTT kelima sejak awal tahun—dan yang lebih mengkhawatirkan, OTT ketiga yang menyasar Kementerian Keuangan.
Pada 9–10 Januari 2026, KPK lebih dulu menggelar OTT yang menyeret delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Sehari setelahnya, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pejabat pajak hingga konsultan.
Belum genap sebulan, 4 Februari 2026, KPK kembali bergerak. Kali ini Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, ditangkap dalam perkara dugaan korupsi restitusi PPN sektor perkebunan.
Baca Juga:Nama Ragnar Oratmangoen Panaskan Bursa Transfer, Persija, Persib, dan Persebaya Siaga di Detik TerakhirHarga Emas Diprediksi Bisa Melonjak hingga US$6.000, Tapi Risiko Koreksi Masih Mengintai
Kini, giliran Bea Cukai. Tiga sektor berbeda—pajak, restitusi, dan impor—namun berada dalam satu atap besar: pengelolaan keuangan negara.
Catatan Sunyi di Balik Angka
OTT selalu menghadirkan efek kejut. Namun, di balik itu, ada pertanyaan yang lebih sunyi namun mendesak: mengapa pola ini terus berulang? Apakah persoalannya hanya pada individu, atau ada sistem yang terlalu permisif terhadap kompromi?
Bea dan Cukai adalah gerbang. Apa yang lolos di sana akan berdampak langsung pada penerimaan negara, iklim usaha, hingga keadilan pasar. Ketika gerbang itu bisa “dibuka dengan uang”, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi publik secara luas.
KPK kini melanjutkan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Publik menunggu: siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, dan sejauh mana kasus ini dibongkar hingga ke akarnya.
Satu hal yang pasti, OTT ini bukan sekadar kabar kriminal. Ia adalah cermin—tentang betapa rapuhnya integritas jika pengawasan longgar dan godaan terlalu dekat dengan kewenangan.
Dan seperti biasa, pertanyaannya tetap sama: apakah ini akan menjadi titik balik, atau sekadar episode lain dalam serial panjang korupsi birokrasi. (jay)