KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong percepatan penyelesaian kewajiban sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Bank Jabar Banten (BJB) yang nilainya mencapai hampir Rp3,7 triliun.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kinerja perbankan daerah serta mendukung iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam kegiatan _Round Table Discussion_ (RTD) Nagara Institute bekerja sama dengan Akbar Faizal _Uncensored_ (AFU) bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang digelar di PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga:DPRD Dorong Pemkab Cirebon Segera Ambil Alih Pengelolaan Masjid Agung SumberGandeng Baznas, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Akselerasi Perbaikan Rutilahu
“Harapannya adalah pertama, BUMN-BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB segera diselesaikan karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Jabar,” kata Dedi usai acara.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga menjelaskan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama manajemen Bank BJB telah melakukan komunikasi intensif, termasuk melalui surat resmi kepada Direktur Utama Danantara. Upaya tersebut telah mendapatkan respons positif.
Lebih lanjut, KDM menyampaikan, konsep Danantara yang mencatatkan seluruh aset pemerintah memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam waktu dekat, Pemdaprov Jabar akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menggabungkan seluruh BUMD Jawa Barat menjadi satu entitas di luar Bank BJB.
“Jadi, nanti itu hanya ada 2, satu ada BJB, satu lagi ada BUMD yang digabungkan, tidak berantakan seperti sekarang,” jelas KDM.
Menurut KDM, konsolidasi ini juga bertujuan memperbaiki tata kelola BUMD yang selama ini belum optimal.
“BUMD kan ada nilai aset yang hampir Rp4 triliun dan itu bisa menjadi nilai aset untuk dikelola secara baik,” tambahnya.
Baca Juga:Ketua DPRD Cirebon Desak Pengusaha Segera Terapkan UMK 2026Komisi IV DPRD Cirebon Tekankan Layanan Sosial Tepat Sasaran Berbasis DTSEN
Sementara itu, Akbar Faizal menuturkan, melalui RTD edisi ketiga di Bandung ini, Nagara Institute-AFU berkomitmen untuk memediasi pemikiran publik dan para ahli.
Hasil akhir dari rangkaian diskusi ini akan dibukukan dan diserahkan langsung kepada Presiden RI serta pihak Danantara sebagai tawaran ide dan gagasan nyata.