INDRAMAYU – Hari itu, unggahan di Facebook kembali ramai. Bukan karena sensasi, melainkan karena sebuah surat pernyataan yang beredar luas. Surat itu dibuat atas nama Supriyanto, warga Desa Mundu, Kecamatan Karangampel, yang dikenal publik dengan akun Facebook Upi Onol Onol.
Unggahan Rahmat Haryanto di Facebook
Surat tersebut berisi permintaan maaf, janji untuk tidak mengulangi kritik, serta kesediaan menjalani kerja sosial jika kembali bersuara. Namun yang membuatnya menjadi perbincangan bukan sekadar isi suratnya, melainkan cara negara hadir dalam menyikapi kritik warganya.
Salah satu yang angkat suara adalah Rakhmat Haryanto. Melalui akun media sosialnya, ia menyampaikan sikap keras namun jernih. Bukan membela individu, melainkan membela prinsip.
Baca Juga:Misi Kakang Setelah Persib Jadi Pemuncak Klasemen Paruh MusimKDM: Pelunasan Pekerjaan Pembangunan 2025 akan Gunakan DAU dan Pajak
“Seharusnya pemerintah membersihkan sampahnya, bukan membersihkan kritiknya,” tulis Rakhmat di akun fb nya.
Kritik yang Salah DipahamiMenurut Rakhmat, persoalan sampah yang dikritik Upi Onol Onol bukan persoalan personal, melainkan masalah struktural. Ia menilai keliru jika kritik warga justru diperlakukan sebagai gangguan ketertiban.“Ketika warga berani bersuara lalu dipanggil, ditekan secara moral, dan diminta membuat surat pernyataan, itu bukan pembinaan. Itu pemindahan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,” ungkapnya.
Baginya, kritik seharusnya dibaca sebagai cermin, bukan ancaman. Terlebih kritik tersebut menyangkut persoalan publik yang nyata dan kasat mata.
Surat Pernyataan yang DipertanyakanRakhmat juga menyoroti bentuk dan proses lahirnya surat pernyataan tersebut. Keterlibatan banyak pihak dan unsur Forkopimcam dinilainya tidak sebanding dengan sebuah unggahan media sosial.“Ini lebih mirip alat intimidasi daripada solusi. Surat itu memberi pesan: diam lebih aman daripada jujur,” tulisnya.
Ia mempertanyakan logika kekuasaan yang muncul, di mana satu unggahan Facebook diperlakukan seolah-olah ancaman serius terhadap stabilitas.
Kritik Diposisikan sebagai KesalahanDalam surat pernyataan itu, Upi Onol Onol diminta meminta maaf ke publik, berjanji tidak mengulangi kritik, dan menerima kerja sosial sebagai konsekuensi.Bagi Rakhmat, ini adalah pola pembungkaman yang halus tapi nyata.“Alih-alih menjawab substansi kritik, pemerintah justru meminta warga berhenti mengkritik. Ini bukan tata kelola pemerintahan yang sehat,” tegasnya.