BEKASI – Malam di Kabupaten Bekasi mendadak menjadi sorotan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak senyap. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Kabar penangkapan itu dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo. Kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, Budi membenarkan bahwa Ade Kuswara menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Benar, salah satunya,” ujar Budi singkat.
Saat ini, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Proses klarifikasi dan pendalaman materi terus dilakukan sejak OTT berlangsung.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi.
Baca Juga:Lima Desa di Babakan Belum Cair Dana Desa Tahap II, Ini Kata FKKC dan DPMD Kabupaten CirebonBUMDes Sumber Makmur Diresmikan, Desa Sumber Lor Bidik Kemandirian Ekonomi
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian OTT di Kabupaten Bekasi. Hingga pukul 21.00 WIB, tercatat sepuluh orang telah diamankan. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut, termasuk Ade Kuswara.
Penangkapan ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Rangkaian OTT tersebut mencerminkan fokus lembaga antirasuah dalam membongkar praktik korupsi di berbagai sektor dan wilayah.
Pada Maret 2025, KPK memulai OTT dengan menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Operasi berlanjut pada 7–8 Agustus 2025, ketika KPK melakukan OTT secara serentak di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kolaka Timur.
Tak berselang lama, pada 13 Agustus 2025, KPK kembali bergerak di Jakarta dalam perkara dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Pada 20 Agustus 2025, operasi tangkap tangan menyasar dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.