DPRD berkomitmen mengawal seluruh proses penyelesaian PSU dan meminta pemerintah segera menyusun langkah operasional agar permasalahan PSU tidak terus-menerus berlarut.“Belum ada hal yang bisa memutuskan, namun pertemuan kali ini penting. Dan perlu ditegaskan kembali, kewajiban pengembang selain membangun rumah di dunia, mereka juga ada kewajiban menyediakan lahan pemakaman yang merupakan rumah masa depan kita semua,” tutup HSG, selaku pimpinan rapat.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala DPRKP Wandi Sofyan SSTP menyampaikan bahwa di dalamnya terdapat 151 perumahan di Kota Cirebon.Dari jumlah tersebut, 6 perumahan baru yang telah melakukan serah terima PSU, 6 perumahan menjalani proses penguasaan aset sepihak, 19 perumahan PSU tercatat sebagai aset Pemda, 6 perumahan sedang dalam proses serah terima, dan 122 perumahan belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
Dari 122 perumahan tersebut, 77 pengembang telah meninggalkan lokasi pembangunan, sehingga pengurusan aset menjadi terhambat.Mengenai pengadaan lahan pemakaman, ia menyebut masih melakukan peninjauan lokasi yang tepat mengingat luas wilayah daerah yang terbatas. Kendati demikian Kedung Menjangan dikabarkan menjadi lokasi selanjutnya untuk pengembangan lahan pemakaman.
Baca Juga:Serap Banprov Jabar 2025, Pemdes Kudumulya Mantapkan Infrastruktur dengan Rabat Beton Ratusan MeterTujuh Fraksi DPRD Kab Cirebon Sampaikan Pandangan Umum Soal Perda Pajak & Retribusi Daerah
“Tentunya kami sangat berhati-hati, pengembangan tapi memang berdekatan dengan yang sudah ada. Intinya kami mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. (rls/hms)