Imam juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, barang dan jasa, serta penguatan mekanisme audit kinerja.“Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.Selain itu, Fraksi PDIP mendorong adanya penguatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.“Penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.
Sementara itu, mewakili Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Ia menyampaikan postur APBD 2026 yaitu untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.
Farida juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam pada tahap berikutnya.“Banyak hal yang belum diulas secara rinci dan spesifik. Seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan utama dalam pembahasan selanjutnya antara Banggar dan TAPD, sehingga persetujuan bersama dapat tercapai tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik,” ujarnya. (rls/hms)