Ashar juga memerinci distribusi operasional SPPG di tiap kecamatan, di antaranya:Kecamatan Kejaksan: 2 dari 6 dapur sudah beroperasi, melayani 6.694 siswa.Kecamatan Kesambi: 7 dari 11 dapur sudah beroperasi, melayani 24.236 siswa dan 2.063 penerima manfaat di posyandu.Kecamatan Harjamukti: 6 dari 11 dapur sudah beropreasi, melayani 20.646 siswa dan 714 penerima manfaat di posyandu.Kecamatan Lemahwungkuk: 4 dari 5 dapur sudah beroperasi, melayani 11.233 siswa dan 253 penerima manfaat di posyandu.Kecamatan Pekalipan: 1 dari 2 dapur sudah beroperasi, melayani 3.085 siswa dan 840 penerima manfaat di posyandu.“Wilayah Pekalipan ini memang paling sedikit karena bukan wilayah pendidikan. Ke depan kami juga berencana membentuk dapur prototipe di Kalijaga yang akan dikelola langsung oleh BGN,” tambah Ashar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty MM, turut mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa proses penyajian makanan harus memperhatikan waktu penyimpanan dan kondisi pengiriman.
“Sesuai petunjuk teknis BGN, maksimal waktu dari makanan matang hingga dikonsumsi penerima hanya empat jam. Ini juga sesuai dengan bimbingan dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, armada pengantar makanan perlu difasilitasi AC agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.
Baca Juga:DPRD Kota Cirebon Soroti Banjir, PKL, dan Penyelamatan Situs GunungsariSatlantas Polres Majalengka Sosialisasikan Mutasi Kendaraan Lewat Program “Polantas Menyapa”
Hadir dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Umar Stanis Klau, Indra Kusumah Setiawan AMd, Leni Rosliani SIP, Prisilia, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim SE. (rls/hms)