CIREBON – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (11/4/2025), dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2030.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini menjadi bagian dari tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.
Selaraskan Visi-Misi Kepala Daerah dengan Aspirasi Masyarakat
Dalam rapat kerja tersebut, DPRD dan TAPD menekankan pentingnya penyelarasan visi, misi, serta program kepala daerah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika pembangunan lokal.
Baca Juga:DPRD Anggarkan Perbaikan Jalan Rusak di Cirebon Timur dalam APBD-P, Totalnya Rp 17,3 MiliarDPRD dan TAPD Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Kerja Bahas RPJMD 2025-2030
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, [Nama Ketua], dalam sambutannya menyampaikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, tetapi harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup.
“RPJMD ini harus mampu menjawab tantangan lima tahun ke depan sekaligus menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.
Evaluasi dan Target Baru yang Lebih Terukur
Pembahasan RPJMD juga mencakup evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya, termasuk program-program yang belum optimal dan perlu diperbaiki. Melalui evaluasi tersebut, DPRD dan TAPD menyepakati pentingnya penetapan target baru yang lebih terukur, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, [Nama Kepala Bappelitbangda], yang juga bagian dari TAPD, menambahkan bahwa dalam penyusunan RPJMD kali ini, pihaknya banyak menerima masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami mengintegrasikan usulan masyarakat dari bawah ke dalam RPJMD agar arah pembangunan benar-benar bersifat bottom-up dan tidak elitis,” jelasnya.
Fokus Prioritas: Infrastruktur, Pendidikan, dan Penguatan Ekonomi Lokal
Isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan ini antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.