Namun, kasus-kasus tersebut sering kali tidak berkembang luas di media, atau penyelesaiannya tidak transparan. Jika diperhatikan dengan seksama, umur isunya pun relatif pendek.
Dengan berbagai faktor di atas, publik pun bertanya: apakah korupsi di institusi pertahanan dan keamanan bisa benar-benar diberantas jika tidak ada transparansi dan pengawasan ketat?
Eks Menteri Pertahanan yang kini jadi Presiden RI, Prabowo Subianto saat ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di tubuh TNI dan Polri. Upaya bersih-bersih harus menjadi prioritas, terutama dalam menertibkan praktik korupsi yang kerap terjadi dalam pengadaan alutsista, kendaraan militer, dan proyek strategis lainnya.
Baca Juga:Rugikan Negara Rp 500 Juta, Eks Mantri Bank di Cirebon Jadi Tersangka Korupsi KURbank bjb Kembali Hadirkan Haji Geyot Demi Hidupkan Kembali Tradisi dan Meriahkan Ramadan
Sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman panjang di dunia militer, Prabowo perlu memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara profesional, bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengawasan ketat harus diberlakukan agar tidak ada lagi mark-up harga, pengadaan fiktif, atau permainan broker yang merugikan negara.
Lebih dari sekadar penegakan hukum, reformasi sistem pengadaan harus dilakukan dengan meningkatkan transparansi, memperkuat mekanisme audit, serta membuka ruang bagi pengawasan publik dan lembaga antikorupsi. Jika tidak, potensi kebocoran anggaran pertahanan akan terus terjadi dan merugikan rakyat.
Dengan anggaran pertahanan yang semakin besar, Prabowo harus memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk memperkuat kedaulatan negara, bukan untuk memperkaya segelintir oknum di dalam institusi. Jika tidak ada langkah tegas, maka korupsi di sektor pertahanan hanya akan menjadi bom waktu yang dapat melemahkan kekuatan militer Indonesia di masa depan. (dbs/jp)