Ketua Paguyuban Lurah Kota Cirebon, Achmad Muhaimin, turut menyampaikan sejumlah keluhan dari masyarakat, salah satunya terkait maraknya tiang dan kabel internet yang menjuntai tidak beraturan, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan rumah makan dan usaha kuliner yang mendirikan bangunan tanpa izin dari kelurahan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ia meminta agar mekanisme perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dievaluasi kembali.
“Kami berharap fungsi kecamatan, kelurahan, RT, dan RW dapat dikembalikan sebagaimana mestinya, agar aspek keamanan dan pengawasan terhadap lingkungan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Baca Juga:Perjuangkan Kuota KIP Kuliah, Tim Peduli Pendidikan Indonesia Sambangi STAI Siliwangi LelesPerayaan Imlek 2025 Di Ciledug, Momentum Persatuan Dalam Keberagaman
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh anggota Komisi I lainnya, yakni Andi Riyanto Lie, S.E., dan Ruri Tri Lesmana. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. (rls/adv)