Dalam pertemuan tersebut, Hanifah menjelaskan bahwa saat pencairan dana PIP di bank, petugas Tata Usaha (TU) sekolah meminta buku tabungan, kartu ATM, dan nomor PIN siswa. Setelah itu, dana yang seharusnya diterima utuh oleh siswa dipotong sebesar Rp250.000 dengan alasan sumbangan untuk partai.
Menanggapi laporan ini, pihak SMAN 7 Cirebon mengakui adanya pemotongan dana PIP tersebut. Namun, mereka menyatakan bahwa dana hasil pemotongan tidak masuk ke kas sekolah, melainkan disalurkan ke pihak eksternal yang terkait dengan partai politik tertentu.
Setelah kasus ini mencuat, pihak yang terlibat dalam pemotongan dana PIP dikabarkan telah mengembalikan uang tersebut kepada para siswa pada 10 Februari 2025, disertai dengan surat pernyataan di atas materai. Meskipun demikian, praktisi hukum menegaskan bahwa pengembalian dana tidak menghapus aspek pidana dari tindakan tersebut. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pemotongan dana PIP ini untuk proses hukum lebih lanjut.
Baca Juga:Bey Machmudin dan Herman Suryatman Hadiri Kongres Ke- 4 DPP Kongres Advokat IndonesiaPemegang Polis AJB Bumiputera Cirebon Keluhkan Klaim yang Tak Kunjung Cair
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan pendidikan. Masyarakat berharap agar pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (jay)
Kang Dedi Mulyadi Tunjukan Majalah Jabar Publisher . Com Edisi ke-6.