Senada, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE juga menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan di balik peristiwa ini.
Selanjutnya, ia meminta agar Kantor Cabang Disdik (KCD) Wilayah X Jawa Barat segera menginvestigasi atas peristiwa yang terjadi di SMAN 7 Kota Cirebon.
“Sudah jelas ini sebuah kelalaian, dan SMAN 7 harus terima. Dan menyayangkan saja, sebab dikatakan sudah 16 tahun biasa dilakukan, tetapi terjadi kelalaian,” katanya.
Baca Juga:DPRD Kab Cirebon Gelar Paripurna Penetapan Imron – Agus sebagai Kepala Daerah Terpilih 2025-2030Masa Sidang Kedua 2025, DPRD Kabupaten Cirebon Ajukan Tiga Raperda
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf SpdI MPd menilai adanya cacat manajemen antara kepala sekolah dengan operator SNBP.
Menurutnya, satuan pendidikan semestinya sudah menjadwalkan seluruh kegiatan sekolah jika memang manajemen tertata dengan baik. Apalagi, pendaftaran SNBP yang rutin dilakukan setiap tahunnya.
“Jadi yang tadi disampaikan bukan kesalahan sistem, tapi karena tidak dikerjakan tidak diantisipasi. Sebab, jika manajemen baik, berarti jadwal sekolah pun tertata termasuk menginput data PDSS,” paparnya. Ia pun meminta agar sekolah dapat memenuhi tuntutan yang diajukan siswa, seperti diberikan bimbingan belajar untuk persiapan seleksi perguruan tinggi jalur UTBK.
“Tentunya ini harus dievaluasi, karena berkaitan dengan tak siswa. Bukan hanya SMAN 7, tapi seluruh SMA agar dijadikan pembelajaran,” katanya.
Sedangkan, Kepala SMAN 7 Kota Cirebon Iman Setiawan mengakui bahwa hal tersebut merupakan sepenuhnya kesalahannya. Ia pun menyatakan siap mundur sebagai kepala sekolah, dan tidak menyalahkan para guru yang telah melaksanakan tugasnya.
“Saya menyadari ini kesalahan saya, jangan salahkan anak buah saya. Insya Allah saya akan mengundurkan diri jika itu menjadi bagian dari tuntutan kepada saya,” ujarnya. (adv)