“Pembicaraan dari Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang terdahulu, pemerintah daerah yang anggaranya sanggup semua akan diangkat penuh waktu, tidak ada untuk paruh waktu” ujar Anton saat di wawancara awak media.
Anton menyoroti bahwa sistem kerja yang sudah berjalan tidak sesuai dengan keadilan.
“Kami mengabdi 10 tahun, belasan, sampai 20 tahun, dan hanya bisa menempuh atau mendapatkan sebagai kode R3 yang notabene-nya, secara legalitas kita tidak jelas, secara gaji pun kami tidak jelas,” ungkapnya.
Baca Juga:Komisi III DPRD Desak Dinsos Mutakhirkan DTKS Kota CirebonBegini Cara Kreatif Satlantas Polresta Cirebon Edukasi Pelajar Tertib Berlalu Lintas
Ia juga menambahkan bahwa semua OPD hingga saat ini belum memperoleh upah yang layak disebabkan regulasi yang tidak jelas.
“Hampir semua OPD ini, kami semua mendapatkan gaji di bawah UMR Kabupaten Cirebon. Sangat tidak layak, Apalagi dengan regulasi paruh waktu, dan ini sangat tidak jelas. Karena juknis-juklaknya juga tidak ada” tambah Anton
Anton mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk keberlangsungan nasib teman-teman OPD yang sudah sepakat menuntut agar semua harus diangkat ke status pegawai penuh waktu.
“Tidak ada yang tertinggal untuk honorer database BKN ke paruh waktu.Total R3 dan R2 itu adalah 1.300 pegawai dan menyebar ke seluruh OPD Pemerintahan Kabupaten Cirebon” pungkasnya. (rls/adv)