“Kami tidak bisa memutuskan sendiri, namun kami sudah menempuh jalur kekeluargaan, sebab itulah pamong tersebut sudah di-nonaktifkan sejak September 2024 lalu.Jika terbukti benar dia memalsukan ijazah nanti Kita serahkan kepada penegak hukum,” tambah Kuwu Anggi.
Audiensi siang itu berakhir setelah kumandang adzan dhuhur dengan cukup kondusif. Kedua belah pihak antara Pemdes dan masyarakat berjabat tangan dan membubarkan diri.
Secara khusus Tim JP mewancarai Kuwu Anggi di akhir agenda audiensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa audiensi ini berakhir dengan baik dan Pemdes pun berterima kasih untuk semua pihak yang sudah membuat suasana kondusif.Saat disinggung terkait polemik yang berkembang di desanya tersebut, ia pun menerangkan duduk perkaranya.
Kuwu Pabuaran Lor saat diwawancarai wartawan JP.
Baca Juga:Dongkrak Produktivitas Petani, Ketua DPRD Salurkan Bantuan Pompa Air ke Desa Waled AsemDilaporkan ke Polresta Cirebon Sejak 2022, Pelapor Pertanyakan Progres Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
“Sebenarnya dugaan itu mencuat pertama kali di medsos pada Agustus 2024, kami sendiri tidak tahu menahu perihal dugaan pemalsuan ijazah dari salah satu perangkat desa itu. Karena polemik ini terus berkembang dan ramai di media sosial, kami bermusyawarah dan diputuskan untuk me-nonaktifkan perangkat desa tersebut sejak September 2024 lalu,” ujarnya.
Anggi juga berharap agar perangkat desa yang memegang bagian administrasi agar lebih berhati-hati dan selektif. Kepada masyarakat Pabuaran Lor, ia menghimbau agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya.
“Untuk isu-isu terkait Pemdes sebaiknya masyarakat bijak menyaring berita di media sosial, perlu cek dan kroscek, lebih baik tanyakan langsung ke Pemdes, dan kami sangat terbuka lebar dengan aduan masyarakat,” tandasnya.
Tim JP juga mewancarai Haris, salah satu perwakilan dari warga terkait polemik yang terjadi di desa tersebut. Ia juga mengkritisi beberapa kekurangan kinerja Pemdes Pabuaran Lor agar ke depannya bisa lebih baik lagi.
Perwakilan warga (Haris), saat diwawancarai wartawan JP bersama BPD dan Camat Pabuaran.
“Mewakili suara masyarakat terkait dugaan adanya pemalsuan ijazah dari salah satu perangkat desa, kami hanya ingin menghimbau agar Pemdes lebih berhati-hati terkait data, hal apapun bisa jadi koreksi. Karena verifikasi faktual sangat penting, jangan gegabah, kuncinya ada di kepala desa, khawatir kebijakan perangkat yang disepakati jadi manipulatif, yang NRPD nya tidak memenuhi syarat ya harus diberhentikan,” tegas Haris.