Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan operacional 2.248 pinjaman online (pinjol) ilegal dan 40 investasi ilegal sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. “Satgas Pasti telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa (9/1/2024), dalam konferensi pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Desember 2023.
Friderica menuturkan pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 9.380, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.991 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 388 pengaduan. Sementara, sepanjang 2022 Satgas Pasti telah menghentikan 106 investasi ilegal, 698 pinjol ilegal, dan 91 gadai ilegal. Pada 2021, sebanyak 98 investasi ilegal, 811 pinjol ilegal, dan 17 gadai ilegal telah dihentikan.
Sedangkan pada 2020, Satgas memblokir kegiatan operasional 347 investasi ilegal, 1.026 pinjol ilegal dan 75 gadai ilegal. Pada 2019, terdapat 442 investasi ilegal, 1.493 pinjol ilegal dan 68 gadai ilegal berhasil dihentikan. Sepanjang tahun 2018, total 106 investasi ilegal dan 404 gadai ilegal diblokir, dan pada 2017 sebanyak 79 investasi ilegal dihentikan.
Baca Juga:Barnas Adjidin Resmi Jabat Pj Bupati GarutDitemukan 20 Kasus Pelanggaran Netralitas Pemilu, Pj Gubernur Sampaikan Ini
Dengan demikian, selama periode 2017-2023, total 8.149 entitas keuangan ilegal berhasil dihentikan, dengan rincian 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjol ilegal dan 251 gadai ilegal. Masyarakat diimbau berhati-hati dalam merespons berbagai tawaran layanan pinjol agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal yang merugikan finansial. Salah satu ciri pinjol ilegal adalah penawaran layanan melalui pesan singkat, baik dalam bentuk SMS maupun pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.
Sementara itu, HN Warga Kab Cirebon berpendapat ketidaksiapan mayortias masyarakat kita-lah yang menyebabkan memuncaknya permasalahan pinjol ini. Terlebih gempuran para cukong pinjol juga tidak dibarengi dengan perhatian dan perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya. OJK menurut sumber JP layaknya macan ompong yang tak bisa bertindak tegas.
“Saran saya bubarkan saja pinjol ini. Baik itu yang legal maupun yang ilegal, karena pada prakteknya hampir sama, contohnya dalam penagihan dengan cara intimidasi, ancaman dan sejenisnya. Mengapa sampai terjadi aduan yang menumpuk, karena masyarakat kita belum siap. Jangan lah dibanding-bandingkan dengan negara lain yang memang dalam berbagai aspek sudah mapan, sosialisasi dan literasi dari pemerintah juga intens,” tegasnya.