Melihat dari sisi angkanya, Sri Mulyani menurunkan target cukai rokok pada 2024 dari target awal APBN 2023 yang senilai Rp232,58 triliun atau lebih rendah Rp2,18 triliun. Betapa menggiurkannya dana cukai rokok bagi negara. Ini belum lagi ditambah dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 50% dari dana tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan. Bisa kita bayangkan, produk yang konon berbahaya, keuntungannya dianggap haram, malahan banyak membantu bagi banyak orang di sektor kesehatan.
Untungnya pemerintah mengalokasikan DBH-CHT pada sektor pelayanan kesehatan. Pengelolaan puskesmas yang lebih baik, rumah sakit banyak dibangun, dan itu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dana yang begitu besar seolah membuat kampanye anti rokok bebas melakukan hal apa pun termasuk membikin regulasi seperti PP 109/2012. Namun mereka juga lupa bahwa Ada fakta-fakta yang tidak terbantahkan seperti data-data di atas. Dari cukai rokok, DBHCHT hingga terpenuhinya kebutuhan hidup orang-orang yang berkecimpung dalam industri kretek, mulai dari petani tembakau, karyawan dan buruh pabrik, sampai pedagang rokok eceran.
Dalam hal ini justru pendapatan negara menjadi sehat. Di saat industri-industri lain tengah berjibaku menghadapi pergolakan hebat karena defisit keuangan dan sebagainya, industri hasil tembakau masih menjadi anak emas yang menguntungkan. Seharusnya negara lebih peduli lagi terhadap industri pengolahan hasil tembakau (komoditi perkebunan). Itulah rokok.. dibenci sekaligus dirindukan karena menghasilkan cuan. (rif)
Baca Juga:Banjir Karawang & Longsor Purwakarta, BPBD Jabar Kirim Tim Plus BantuanWujudkan Visi Brebes Zero Knalpot Brong, Satlantas Polres Brebes Gencarkan Razia
Produsen Rokok Sehat Tentrem yang terletak di Jombang – Jatim, menjadi salah satu perusahaan rokok raksasa selain PT. Sampoerna dan Djarum.