CIREBON – Proses rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai pengajuan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cirebon Timur yang ngaret, membuat prihatin sejumlah kalangan. Ditambah lagi, keluarnya wacana publik bahwa pemekaran Cirebon Timur tidak akan terwujud karena terbentur oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah, menjadikan kegalauan tersendiri dari para tokoh yang saat ini sedang bersemangat memperjuangkan pemekaran tersebut.
Muncul sebuah gagasan alternatif dari pemuda, bahwa perjuangan menjadikan Cirebon Timur sebagai salah satu entitas pemerintahan yang terpisah dari Kabupaten Cirebon tidak hanya dari ekternal. Namun, perjuangan pemekaran Cirebon Timur juga harus digalakkan dari sisi internal. Menurut Ketua Repdem Kabupaten Cirebon, Suhana, untuk mempercepat proses tahapan normatif pembentukan CDOB Cirebon Timur harus dilakukan dari berbagai dimensi. Salah satu jalan agar CDOB Cirebon Timur segera terealisasi adalah melalui perjuangan politik.
“Momentum pertengahan 2024 adalah saatnya yang paling tepat untuk memperjuangkan CDOB Cirebon Timur melalui jalur politik,” tuturnya. Dikatakan, pertengahan 2024 mendatang merupakan momentum terbaik bagiamana Cirebon Timur bisa lebih baik dan sejahtera serta bisa memperjuangkan percepatan terbentuknya CDOB. “2024 harus ada pemimpin dari Cirebon Timur yang bisa memimpin Kabupaten Cirebon. Sebab, hal tersebut adalah kuncinya,” ulas pria yang akrab disapa Kang Nana ini. Oleh sebab itu, dia menegaskan agar konsolidasi politik harus dimulai dari sekarang.
Baca Juga:Seleksi PPPK Nakes Jabar Lancar, Butuh 1.155 PegawaiUMP 2024 Jabar Naik 3,57 Persen
“Pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik di Cirebon Timur harus segera menyamakan persepsi dan satu tujuan, segera rebut tampuk kepemimpinan daerah,” tegasnya. Diakui atau tidak, saat ini semua pucuk pimpinan organisasi, baik kepemudaan, agama, politik dan lembaga-lembaga lain yang punya pengaruh kuat di masyarakat rata-rata dari Cirebon Timur. “Sel-sel atau ruang-ruang politik sebenarnya sudah kita kuasai, tinggal satu persamaan persepsi,” ungkap pria lulusan Untag ini.
Sementara itu dalam berita sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setda Pemerintah Kabupaten Cirebon Yadi Wikarsa MSi, tidak berani memutuskan nasib pemekaran Cirebon Timur. “Saya tidak bicara memenuhi syarat atau tidak ya. Biar nanti hasil kajian saja yang bicara, supaya fair,” kata Yadi Wikarsa MSi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selular. Karenanya, kata Yadi, Pemerintah Daerah (Pemda) meminta pihak ketiga melalui tim kajian pemekaran Cirebon Timur secara independen untuk segera mengeluarkan hasilnya. Kabarnya, kajian masih berproses.