Sebagai Sekertaris Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang juga meminta kepada lembaga DPRD untuk mengambil langkah serius dalam menyikapi polemik ini. “Kami tidak berharap lagi DPRD hanya sekedar komentar di media, tapi wajib menindaklanjuti secara institusional. Hidupkan peran controlling yang sudah lama kehilangan greget. Panggil eksekutif untuk menjelaskan. Tanya kenapa bisa muncul potensi pelanggaran seperti ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut, sebab prediksi kami, kasus FITRA seperti api dalam sekam. Asapnya akan mengepul lama, dan bagian dalamnya mesih menyimpan api panas sebab pola-pola serupa yang melanggar asas merit terjadi juga di OPD-OPD lainnya. Perlahan semua akan terbuka meski perlu kesadaran dan kesabaran publik dalam menontonnya.
Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang siap berdialektika dengan kelompok tertentu yang mencoba menyesatkan nalar publik dengan mengklaim pembangunan fisik RSUD sebagai keberhasilan FITRA sehingga menjadi pantas dipertahankan. “Soal pembangunan ruang atau gedung baru di RSUD itu terpisah dengan persoalan pelanggaran pengangkatan Fitra sebagai PLT Dirut. Jangan bunuh diri terhadap nalar waras kita.. Pelanggaran ya tetap pelanggaran. Akui saja dengan jujur dan berbenahlah dengan mengkoreksi kebijakan yang sudah terlanjur, lalu patuhi surat dari KASN.
Semakin banyak menggunakan dalil-dalil pembenaran (bukan kebenaran), maka akan makin terbuka kebenaran meski secara pelan-pelan. Nanti Pemkab malah terkesan mempermalukan diri sendiri dan kehilangan wibawa di mata masyarakat”.
Baca Juga:Haru Biru Di Polres Ciko, Anak Hilang yang Viral Dipertemukan dengan IbunyaPemerintah Desa Karangrahayu Diduga Gelapkan Anggaran Ketahanan Pangan Budidaya Ikan Hias
Menurut analisa saya sebagai sekertaris Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang pembangunan gedung / ruang baru itu sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Fitra. Kami menyaksikan sendiri ada pembangunan gedung baru yang terbengkalai (mangkrak). Ada anggaran yang bersumber dari anggaran COVId sekitar 20 M lebih. Lalu ruangan VVIP yang dibanggakan sebagai View selfi pun sampai detik ini belum beroperasi maksimal. Masih sepi. Entah karena belum siapnya tenaga medis untuk mengisi ruangan tersebut atau memang pada dasarnya pasien-pasien dari warga Karawang yang mayoritas berasal dari kalangan bawah, tidak membutuhkan ruangan VVIP yang pastinya memberlakukan tarif diluar kemampuan mereka.
Satu lagi yang menjadi sorotan Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang dan kami sedang mengumpulkan buktinya, yakni issue tentang pengangkatan dr. FITRA sebagai Dewas di Rumah Sakit Paru. Mudah-mudahan kabar tersebut sekedar rumor. Namun jika benar adanya, Gibas Cinta Damai Kabupaten Karawang patut meminta penjelasan lansung dari Bupati dan Kepala BKPSDM, sebenarnya Karawang mau dibawa kemana?