Pihaknya telah meminta kepada Kemenpan RB dan Kemendikbud agar yang berlebih bisa dipaksakan masuk semua alias diangkat semua, agar tidak ada yang terganjal. Nantinya, imbuh dia, secara teknis Disdik yang akan mengatur di lapangan.
Selain itu, Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenkeu juga sudah ada MoU bahwa formasi PPPK menggunakan observasi. Yakni tanpa tes akademik, karena observasi itu pun tes, ada pemberkasan.
“Nah pemberkasan itu asesmen, apakah dia layak atau tidak. Istilah di Kementriannya disebut prioritas 1 dan 2 atau P1, P2,” pungkasnya. (red/dbs)