Artinya, masih ada slot atau sisa kuota yang belum terisi. “Nah sisa ini, sebenarnya masuk kuota untuk mereka. Cuma karena mereka tidak masuk afirmasi maupun passing grade, akhirnya tersisihkan,” jelasnya.
Untuk mengambil sisa yang ada, tentu dibutuhkan regulasi. Dimana, lanjut Nana, aturannya masih harus diformulasikan dengan observasi. “Artinya masih ada harapan. Mereka tidak usah tes seperti dulu lagi,” ucapnya.Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan, Moch Ruhyat Zain menjelaskan, formasi dalam seleksi PPPK di tahun 2022 ini hanya untuk mereka yang dinyatakan lolos.
Alasannya, karena kelulusan ditahap 1 dan 2 di Kabupaten Cirebon masih tersisa 177 formasi lagi. Sedangkan di tahun 2022 ini formasinya sebanyak 152. Pada saat rapat kordinasi dengan Kementerian, Juli lalu, pihaknya diberikan pilihan. Mengingat formasinya masih banyak namun angka kelulusannya baru 971.
Baca Juga:Gub Jabar Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Tjetje PadmadinataKomisi IV DPRD: 400 Ribu Orang Di Cirebon Tak Layak Dapat Bansos
“Di kita ini unik, secara umum memang kurang. Tapi secara khusus, ada berlebih. Khususnya di SMP, ada empat mapel [mata pelajaran] yang berlebih. Bahasa Inggris, IPS, IPA, dan Matematika. Untuk IPS, kebutuhan se-Kab, Cirebon misalnya cuma 29, tapi kelulusannya mencapai 155. Nah ini kan berlebih. Begitupun dengan tiga mapel lainnya,” kata Ruhyat.
Karena itu, konsekuensinya, mereka akan ditempatkan di kabupaten/kota yang masih kurang. Kasus seperti itu memang banyak. Guru-guru untuk empat mapel tersebut, ditugaskan di luar daerah seperti di Banjarmasin, Papua, Kalimantan, dan daerah lainnya.
Sebaliknya, di Kabupaten Cirebon ini guru kelas, BK, formasinya masih ada tapi yang lulusnya sedikit. Maka berpotensi diisi dari luar, yakni lulusan passing grade dari luar.
“Pemerintah kita harus menetapkan. Masa sih, kita gaji orang dari luar sementara orang kitanya juga digaji di luar,” terangnya.
Ruhyat Zain menyebut, solusinya para guru asal Kabupaten Cirebon jangan sampai ada yang keluar daerah. Begitupun sebaliknya, jangan sampai ada orang masuk ke Kebupaten Cirebon.
Karena kalau dari luar masuk, maka honorer yang belum lulus passing grade berpotensi tergeser. “Lalu akan dikemanakan mereka? Apakah dirumahkan? Kan tidak begitu, harus dilindungi dari pada diisi orang luar,” ujarnya.