Peran Ketahanan Kesehatan Fisik Mental dan Sosial Masyarakat Inklusi Dalam Melaksanakan Regulasi Di Jabar

Peran Ketahanan Kesehatan Fisik Mental dan Sosial Masyarakat Inklusi Dalam Melaksanakan Regulasi Di Jabar
0 Komentar

Saat sekarang wawasan kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan berbagai kalangan dengan persepsi yang berbeda beda. Apabila kita coba mendalaminya, menangkap berbagai ungkapan masyarakat, terutama dari kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang mungkin ada hal yang menjadi keprihatinan. Ada kesan semangat kebangsaan di Indonesia telah menjadi dangkal atau tererosi terutama di kalangan ASN muda seringkali disebut bahwa sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan, kekuatiran ancaman disintegrasi bangsa, dengan melihat gejala yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, pertikaian yang terjadi di beberapa daerah dengan berbagai sebab apakah masalah politik, sosial, ekonomi, etnik, agama dan sebagainya dimana terdapat kecenderungan paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan yang merajalela dengan mengerahkan massa untuk melakukan demontrasi yang bersifat usaha pihak lawan maupun pemerintah.        

Fenomena yang muncul saat ini menyangkut isu-isu global yang memuat nilai-nilai universal dan mengungguli nilai-nilai nasional. Nilai-nilai universal tersebut bahkan sengaja dipaksakan kepada negara tertentu oleh negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Di tengah arus globalisasi dan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini di era reformasi, maka penguatan pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan merupakan kebutuhan mutlak, utamanya bagi ASN sebagai komponen bangsa  yang rentan terhadap sikap eksklusif yang bertentangan dengan perilaku dan budaya bangsa.

Saat  pemulihan masa pandemi ini pola response kebencanaan telah bergeser dengan timbulnya beberapa perubahan signifikan yang harus dilakukan oleh pelayan publik saat menjalankan fungsinya; dan peran reinventing goverment sudah seharusnya dipahami oleh para Sekretaris Daerah sebagai Kepala Kebencanaan di Provinsi  –  Kota dan Kabupaten dimana kebencanaan ini harus difasilitasi oleh seluruh kedinasan untuk penguatan masyakat inklusif  (  desa `adat dan desa pesisir juga  desa hutan), sedangkan dikelurahan penting diperkuat dengan merangkul PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak dengan menggandeng Koramil juga Polsekta.

0 Komentar