“Untuk porsi anggaran, operasional dari Pemdaprov tapi kalau ada program akan dilihat apa bisa sepenuhnya dari provinsi atau ada kontribusi dari kabupaten/kota. Yang penting urusan beres,” ujar Kang Emil.
Ia menuturkan, badan ini semacam pemerintah daerah dalam versi kecil yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.
“Badan ini di bawah Gubernur langsung dan Menteri PPN karena ada Perpresnya,” ungkap Kang Emil.
Baca Juga:Ridwan Kamil: Jawa Barat Terus Berinovasi Ditengah Disrupsi Pandemi COVID-19Buka Rapimwil IPPNU Jabar, Pak Uu: Perempuan Harus Punya Cakrawala Hebat
Kehadiran Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung disambut baik oleh Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Menurut Yana, segala permasalahan yang menyangkut antarwilayah di aglomerasi Bandung Raya bisa terselesaikan.
“Dengan badan ini masalah batas wilayah bisa cair,” ucapnya.
Yana, mencontohkan, permasalahan banjir di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung yang akhirnya bisa cepat ditangani. Pemkot Bandung sepakat mengerjakan konstruksi pengendalian banjir dan Pemkot Cimahi membebaskan lahannya.
“Akhirnya dengan kolaborasi seperti ini permasalahan banjir di dua wilayah itu selesai,” sebut Yana.
Ia menambahkan, inti dari penyelesaian permasalahan di Cekungan Bandung adalah koordinasi yang baik. Ego sektoral antarwilayah harus dikesampingkan.
“Inilah yang dicairkan oleh badan ini,” ujarnya. (hms/rls)