CIREBON – LSM KOMPAK Kabupaten Cirebon mengkritisi Pemkab Cirebon terkait proyek atau pekerjaan di PLTU Kab Cirebon yang terletak di Desa Kanci, Kec Astana Japura, Kab Cirebon yang tetap dilanjut meskipun telah ditemukan fakta bahwa puluhan pekerja di sana dinyatakan positif covid 19. Demikian disampaikan Sudarto, selaku Ketua Umum LSM KOMPAK Cirebon kepada JP, Senin (16/11/2020).
“Puluhan pekerja di PT. Hyundai yang tengah menggarap proyek PLTU Cirebon dinyatakan positif Covid-19. Namun proyek tersebut tetap berjalan. Sehingga muncul kesan dinas terkait yakni Dinkes Kab Cirebon dibawah naungan Pemkab Cirebon, telah melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan tegas dengan menutup sementara proyek PLTU 2 di Desa Kanci, Kecamatan Asatanajapura, Kabupaten Cirebon itu,” ungkapnya.
Pemilik akun Facebook Darto Qigede Cirtim ini juga menyayangkan adanya penyikapan yang berbeda antara proyek pemerintah dengan sektor lainnya seperti Pendidikan, Pariwisata, Sosial, Kemasyarakatan, dan lainnya. “Mana tindakan tegas Dinas Kesehatan atau Pemkab Cirebon? Padahal ketika ada yang terkena Covid-19 di pasar tradisional atau tempat sarana ibadah misalnya, mereka langsung melakukan PSBB atau menutup tempat tersebut. Di puskesmas dan di sekolah juga demikian, langsung dihentikan semua aktifitasnya. Tapi kenapa di PLTU 2 Cirebon meski ada banyak pekerja yang positif Covid, di PT Hyundai sebanyak 69 orang dan diduga di PT. Thosiba juga ada dua orang positif, tapi dibiarkan saja. Dimana rasa keadilan dan ketegasan pemerintah? Harusnya stop dulu dong, meski sifatnya sementara sampai situasinya kembali steril dan para pekerjanya kembali sembuh,” tandasnya.
Baca Juga:Ketua DPRD Tolak Pembentukan “Kab Cirebon Timur”Kadinkes: 28 Pekerja PLTU Cirebon Positif Corona
Ia juga menduga Pemkab Cirebon sengaja menutupi terkait data jumlah pekerja yang positif Covid 19 di PLTU Cirebon. “Perlu diluruskan ke Kadinkes Kabupaten Cirebon, bahwa yang diduga positif corona itu bukan di PLTU 1 tapi di PLTU 2. Jumlahnya sebanyak 69 orang bukan 28 orang, kami punya datanya berikut nama-nama para pekerjanya. Kalau memang ini tidak ditanggapi atau Pemkab tetap membiarkan pekerjaan terus berjalan serta tidak melakukan PSBB atau menutupnya, maka kami akan melakukan unjuk rasa dalam jumlah besar,” tegas Darto.