“Hal tersebut menurut saya penting sebagai tanggung jawab Pemkab Bekasi dalam penyelamatan asset Desa, meskipun amanah dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 kewenangan Pengelolaan Asset Desa adalah ada pada Desa. Selain untuk penyelamatan TKD, juga membantu menjaga rekan-rekan yang menjabat sebagai Kepala Desa agar terhindar dari konsekuensi Pidana karena hilang atau beralih fungsinya Tanah Kas Desa,” pungkas Nyumarno. (Jar)
Pansus Temukan 465 Sertifikat TKD se-Kabupaten Bekasi
