BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membatalkan kunjungan kerja ke dua negara, setelah Australia, demi menemui langsung korban terdampak banjir di Kabupaten Subang.
Hal itu disampaikan Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– saat melakukan videoconference dari Australia ke Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Jabar Command Center, Kota Bandung, Rabu (26/2/20) pukul 17:00 WIB atau 21:00 waktu setempat.
“Saya sebagai gubernur memutuskan akan pulang (ke Indonesia). (Kunjungan) dua negara saya batalkan, ada 6 sampai 7 agenda dibatalkan,” ucap Kang Emil disaksikan wartawan serta perangkat daerah yang hadir.
Baca Juga:TAJUK: Cirebon Darurat PSK Online, HIV Mengancam, Jangan Tutup MataDuh, Lagi “Make” Bareng Cowoknya di Apartemen, Artis ini Ketangkap
“Saya paham secara psikologis kehadiran pemimpin dibutuhkan. Saya sangat berempati sehingga membatalkan kunjungan ke dua negara yang sudah direncanakan sejak tahun lalu,” tambahnya.
Berdasarkan penuturan Kang Emil, dirinya akan terbang dari Australia Kamis (27/2) pukul 01:00 waktu setempat. Setelah pesawat transit di Singapura, Kang Emil dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung pukul 09:00 WIB.
“Nanti gubernur (saya) langsung ke Subang,” tegasnya.
Selain itu, Kang Emil juga menyoroti peran masing-masing perangkat daerah dalam memberikan tanggapan kebencanaan. Peran gubernur di Jabar, tuturnya, tidak secara langsung mengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota karena otoritas ada di bupati/wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Jadi yang diharapkan, pertama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jabar harus lebih responsif dan melaporkan ke publik reponsivitasnya,” kata Kang Emil.
“Kedua, pembangunan Jabar berbeda dengan Jakarta. (Di Jabar) ada hierarki bupati/wali kota, jadi yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya,” ujarnya.
Terlepas dari otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, tetap cepat dan tanggap memberikan bantuan logistik mulai dari tenda, kasur, mie instan, hingga obat-obatan setelah berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota serta BPBD setempat.
“Jadi sebenarnya kami (Pemprov Jabar) sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dalam pengambilan keputusan. Saya amati per hari ini, seringkali Gubernur Jabar itu disamakan teknisnya seperti wali kota/bupati, padahal tupoksi (penanggulangan bencana) ada di level kota/kabupaten,” tutur Kang Emil.