KARAWANG – Belum tuntas perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Kini kembali muncul permasalahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.
Kasus yang muncul kali ini adalah terkait Try Out SMP yang di laksanakan secara serentak di Karawang, Senin (3/2/2020). Kegiatan itu harus gagal karena sever yang digunakan jebol. Padahal, untuk penyelenggaraan try out tersebut, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran cukup besar, buat jasa si penyedia server.
“Tiba – tiba, anak – anak sekolah tak bisa melanjutkan pelaksanaan try out. Ya, gara – garanya server jebol. Ini jelas sangat merugikan dan berdampak pada para peserta didik yang mengikuti try out. Pasalnya, try out ini merupakan salah satu persiapan untuk ujian nanti,” ujar salah seorang guru di sebuah SMP di Karawang, yang namanya enggan di publish, Senin (3/2/2020).
Baca Juga:Pelaku Tawuran antara SMK Aljabar-SMK Dwi Bhakti, Disidang DipersiTry Out Serentak SMP di Karawang Gagal Digelar, “Servernya Jebol, Padahal Anggaran Besar”
Dia sendiri merasa heran, kenapa server bisa jembol. Padahal, untuk penyediaan server tersebut, anggaran besar di gelontorkan. “Anggaran mencapai Rp 576 juta. Itu kan dari dana BOS sebesar Rp 18 ribu per siswa. Sementara di Karawang sendiri ada sebanyak 32 ribu siswa kelas 3 SMP.”,
Menanggapi kondisi tersebut, pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, dengan lantang mengatakan, kasus ini sangat berbahaya.
“Waduh ini bahaya! Kalau sampai server jebol begitu, lalu bagaimana dengan nasib siswa – siswi SMP yang akan ujian? Kok sembarangan amat dalam menetukan penyedia jasa,” ujarnya, di kantornya,
Kata dia, yang dirinya tak habis pikir, kenapa Kepala Bidang (Kabid) SMP, malah berstatement merasa bingung dan harus berkoordinasi dengan siapa?
“Kalau dia saja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bingung harus berkoordinasi dengan siapa, apa lagi masyarakat atau orang tua siswa terkait nasib anak – anaknya yang akan mengikuti ujian,” ucapnya.
Kabid SMP, lanjut dia, sebagai KPA tentunya berhubungan langsung dengan penyedia jasa. “Ya tegur dong! Bila perlu marahi tuh penyedia jasanya, mahal-mahal anggaran yang di gelontorkan dari dana BOS yang notabene bersumber dari uang Negara. Tapi kualitas servernya malah membuat kecewa,” imbuhnya.