JAKARTA – Kenapa tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjhajo Kumolo membeberkan masalah pememicunya. Begini…
“Permasalahannya pemda tidak mau menanggung gaji mereka setelah diangkat,” ujar Tjahjo di sela-sela acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Pihak pemda justru meminta pemerintah pusat yang menanggung. Sementara pemerintah pusat tak bisa serta merta menggelontorkan gaji untuk tenaga honorer.
Baca Juga:KPK Geledah BPR Indramayu, Lembaga Ini Minta BPR di Kab Cirebon Juga ‘Didalami’Jelang Hari Juang TNI AD, Kodam III/Siliwangi Gelar Bakti Sosial
“Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problem-nya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya,” ucapnya.
Tjahjo menjelaskan bahwa pemda selama ini menjaring banyak tenaga honorer. Namun, setelah honorer tersebut ada yang lulus tes PNS, pihak pemda enggan menanggung gajinya.
Di sisi lain, Kementerian PAN-RB tidak berwenang memutuskan pengangkatan karena harus melibatkan Kementerian Keuangan maupun pihak pemda.
“Ada pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar. Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi,” tutur Tjahjo.
Yang jelas tenaga honorer hingga kini masih sabar menanti diangkat menjadi PNS. Bahkan, banyak cerita pilu yang menemani perjalanan hidup mereka. Semoga pemerintah segera mencari solusi agar para tenaga honorer, khususnya guru bisa lebih sejahtera.
Kapan ada lowongan setara PNS?
Di penghujung tahun 2019 ini guru honorer untuk menjadi setara PNS dalam waktu dekat harus gigit jari. Sebab, pemerintah sepertinya tidak akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
“Kalau tahun ini kayaknya cuma CPNS. Nggak tahu kalau tahun depan ya,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (25/11/2019).
Baca Juga:CPNS Jabar Harus Punya Visi Juara Lahir dan BatinCoba Kelabui Polisi, Eh Ketangkap Juga Nih Cowok
Paryono menjelaskan, kemungkinan tidak adanya seleksi PPPK tahun ini lantaran hasil tes PPPK tahun kemarin belum juga diangkat.