CIREBON – Terkait adanya dugaan pelanggaran hukum dan korupsi tentang lelang atau sewa tanah yang tidak sesuai prosedur juga tanah tirisara yang dijual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (5/9/2019).
AUDIENSI – Suasana audiensi di Kantor Desa Ender digelar secara tertutup.
Dari pantauan Jabar Publisher langsung di lokasi, pertemuan di mulai dari jam 11 WIB sampai jam 13’30 WIB itu, pengamananya dijaga oleh koramil dan anggota dari 9 polsek di Zona Cirebon Timur.
Pertemuan dilakukan secara tertutup yang melibatkan koramil, kepolisian, GMBI, Anggota BPD, Kuwu Ender dan pihak terkait yaitu Udi Mas’udi serta Hermanto.
Baca Juga:Dimeriahkan 900 Atlet, Wabup Karawang Buka ‘Bupati Cup 2019’Camat Ciledug: Hotel Pondok Daun Terancam Disegel & Distop Operasinya
Usai pertemuan, Ketua LSM GMBI Pangenan, Satori, mengatakan, bahwa pertemuan ini membahas tentang sewa atau lelang tanah yang tidak sesuai prosedur.
“Jumlahnya 6 Hektar, dari total sekitar 27,5 Hektar. Kejadianya, di tahun 2017 ke 2018, akan tetapi itu uangnya masuk ke pribadi, waktu itu PJ Kuwu Hermanto yang menandatangani, tanpa ada musyawarah. Dan katanya, anggaran tersebut dipinjam oleh Ketua BPD Udi Mas’udi As. Dan hingga waktu yang dijanjikan, sampai sekarang belum selesai,” ulasnya.
Ia menjelaskan, mereka juga mengakui saat pertemuan tadi, bahwa itu terjadi dan ada pengembalian Rp 24 juta, tetapi sisa sekian hektarnya belum ada kejelasan. Menurut kami itu tindak pidana korupsi,” kata Satori.
Adapun Ketua BPD yang sekarang menjabat, yakni Udi Mas’udi, kata dia, pada masa menjabat menjadi Kuwu Ender sekitar tahun 2000, Ia sudah dilaporkan kepada kejaksaan lengkap dengan ada bukti tindak pidananya. “Jadi saya minta kepada rekan-rekan wartawan juga untuk klarifikasi kepada kejaksaan dan kami juga ikut mendorkng ke pihak kejaksaan agar penegakkan hukum ini terus dijalankan. Terkait tanah titisara yang dijual, di kapling-kaplingkan di Blok Makam Dawa,” jelasnya.
Selanjutnya Camat Pangenan, Bambang Setiadi menjelaskan, sebetulnya itu buka tahun 2017 – 2018 tetapi tahun 2018-2019, yang seharusnya dilelang pada bulan september 2019. “Memang diakui itu ada kesalahan, dari PJ Kuwu dan Ketua BPD, karena belum waktunya lelang,” tegas Camat.