“Bisa dicek juga di UU ASN yang baru, disana ada nilai terkait ASN harus netral dan bebas dari kepentingan. Kadang mereka bisa jadi korban politik. Atau malah berpolitik biar bisa dapat jabatan. Wacana untuk menggeser PPK di jabatan karir (sekda) menurut saya bisa menjadi bahan diskusi,” ujar dia.
Plt Bupati: Pimpinan PD BPR Bisa Diganti Saat Habis Masa Jabatan
Sementara itu, Plt Bupati Kab.Cirebon H. Imron Rosyadi saat dikonfirmasi terkait Merger PD BPR menjelaskan, bahwa sampai saat ini masih belum ada keputusan tentang kapan BPR di merger, karena masih dalam proses dan dikaji oleh OJK.
Baca Juga:Ini Pesan Plt Bupati Cirebon Saat Kunjungi RSUD WaledSupport Citarum Harum, Mahasiswa KKN UPI Cibiru Gagas Program “Garasi Belajar”
WAWANCARA – Plt Bupati Cirebon, Imron Rosyadi diwawancara soal merger BPR dalam kunjungannya ke Cirebon Timur, Jumat (19/7/2019).
Kemudian Imron juga menambahkan, tentang Pimpinan PD BPR yang tidak pernah dirotasi atau diganti itu karena BPR sifatnya independan. “Paling kalau kita mau ngerubah atau mengganti, itu bila yang menjabat sudah habis masa jabatannya. Dan di setiap BPR itu yang berwenang ya pemimpinya, kapasitas kita (Pemkab), adalah sebagai yang punya saham,” pungkas Imron Rosyadi.
Biaya Merger Lebih Mahal Dari Modal Inti?
Terpisah, salah satu sumber JP di internal BPR menyebutkan, saat ini ada LSM yang tengah mempermasalahkan kepemimpinan PD BPR yang imbasnya menjadikan Bupati dalam hal ini Plt Bupati Cirebon, mendalaminya guna mengetahui kondisi real yang sedang terjadi. “Ada LSM yang mempermasalahkan Kepemimpinan dan Merger BPR, nyampe ke telinga bupati. Ya akhirnya pak bupati lagi mencari data yang valid tentang berita tersebut. Kayanya sih berimbas ke merger yang tertunda, kemungkinannya begitu. Karena pak bupati masih baru dan tidak mau dibohongi,” ujarnya.
Sumber juga menyebutkan jika memang bupati kini sedang mencari data terkait BPR, maka cukup memintanya ke para pihak terkait. “Yang gak habis pikir, kan disana gudangnya data, pak bupati cukup minta ke staf, pasti dikasih datanya. Atau para staf asisten dan sebagainya cuma ABS (asal bapak senang) atau memang mereka sedang mencari celah atas ketidakpahaman pak bupati,” imbuhnya dengan nada kritis.